sistem pemerintahan RRC (china)

 

Republik Rakyat China

Bendera Negara China

Peta Wilayah Negara China

Ø  Sistem Pemerintahan RRC

Bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi komunis Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri

Lagu kebangsaan: "March of the Volunteers (Pinyin: Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ) - Bahasa resmi Mandarin - Bahasa daerah yang diakui Mongolia, Tibet, Uyghur,Zhuang - Bahasa tulis resmi Cina Vernakuler Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif. Kekuasaan yudikatif terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts.

Landasan Ideologi Pemerintahan Cina dilandaskan pada ideologi Komunisme – Maoisme, yaitu merupakan pengembangan dari unsur : 1. Marxisme 2. Leninisme 3. dan Ide-ide Mao Zedong yang didasarkan pada : tradisi China, nilai-nilai nasionalisme, dan pengalaman revolusi bangsa China ( ide-ide ini kemudian diadopsi sebagai ideologi resmi Partai Komunis China ). RRC hanya menganut sistem partai tunggal ( one party system), yaitu partai komunis.

Ø  Keadaan Geografis

RRC ialah negara terbesar ke-4 di dunia dan dan mencakup daratan yang luas. Di timur, bersama dengan pantai Laut Kuning dan Laut Cina Timur. Di bagian tengah ditemukan 2 sungai utama Cina, Huang He dan Chang Jiang. Sungai-sungai utama lainnya ialah Xi Jiang, Mekong, Brahmaputra dan Amur. Ke barat, jajaran gunung yang utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Cina yaitu Gunung Everest, dan ciri-ciri plato tinggi di antara bentang daratan yang lebih kering dari gurun seperti Takla- Makan dan Gurun Gobi.

A.    Konstitusi

Konstitusi pertama kali diciptakan pada tanggal 20 September 1954. Sebelum itu, sebuah konstitusi interim seperti dokumen yang dibuat oleh Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China yang berlaku.

Para promulgations 2 dan 3 UUD RRC terjadi terhadap latar belakang dari Revolusi Kebudayaan. Berlakunya 2 tahun 1975 disingkat Konstitusi hanya sekitar 30 artikel, dan berisi slogan-slogan komunis dan bahasa revolusioner di seluruh. Peran pengadilan digorok, dan Kepresidenan pergi. Diundangkan pada tahun 1978 diperluas 3 jumlah artikel, namun masih di bawah pengaruh hanya-pergi-oleh Revolusi Kebudayaan.

Pada tanggal 4 Desember 1982, itu diundangkan dan telah menjabat sebagai sebuah konstitusi yang stabil selama lebih dari 20 tahun. The role of the Presidency and the courts were normalized, and under the Constitution, all citizens were equal. Peran Presidensi dan pengadilan normalisasi, dan di bawah Konstitusi, semua warga negara adalah sama. Perubahan dibuat pada tahun 1988,, 1993 1999, dan yang paling baru, pada tahun 2004, yang mengakui hak milik pribadi, hak asasi manusia dilindungi, dan selanjutnya dipromosikan sektor non-publik ekonomi.
Rakyat Nasional Kongres adalah badan negara tertinggi dan rumah hanya legislatif di Republik Rakyat Cina.

B.     Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)

Komisi Militer Pusat latihan komando dan kontrol dari Tentara Pembebasan Rakyat dan diawasi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. CMC negara adalah nominal dianggap militer tertinggi pembuatan kebijakan tubuh dan ketuanya, dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah komandan-in-chief dari angkatan bersenjata. Pada kenyataannya, perintah dan kontrol dari PLA, bagaimanapun, masih tinggal dengan Komisi Militer Pusat Partai Komunis China Komite Sentral-yang ‘partai CMC’, juga disebut dandino

Saat ini Ketua Komisi Militer Pusat adalah Hu Jintao dan Wakil Ketua Xi Jinping, Guo Boxiong dan Xu Caihou. Orang Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat. Rakyat Agung Pengadilan Rakyat Republik Cina dan Agung Rakyat Procuratorate.

C.    Presiden

Para Presiden (sebelumnya, Ketua) dan Wakil Presiden dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat untuk lima tahun. Secara formal, Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional sesuai dengan Pasal 62 dari Konstitusi. Dalam prakteknya, pemilihan ini jatuh ke dalam kategori pemilihan ‘calon tunggal’. Kandidat direkomendasikan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional. Saat ini Presiden Cina Hu Jintao dan Wakil Presiden Xi Jinping .

D.    Dewan Negara dari Republik Rakyat Cina

Dewan Negara adalah otoritas kepala Republik Rakyat Cina. Hal ini ditunjuk oleh Kongres Rakyat Nasional dan diketuai oleh Perdana Menteri dan termasuk kepala masing-masing departemen dan instansi pemerintah. Dalam politik dari Republik Rakyat Cina, Pemerintah Pusat Rakyat bentuk salah satu dari tiga cabang saling kekuasaan, yang lain menjadi Partai Komunis Cina dan Tentara Pembebasan Rakyat. Dewan Negara secara langsung mengawasi Pemerintah Rakyat berbagai bawahan di provinsi, dan dalam praktek mempertahankan keanggotaan saling dengan tingkat atas Partai Komunis Cina menciptakan pusat menyatu kekuasaan.

Saat Perdana Menteri Dewan Negara Wen Jiabao dan Wakil Premiers adalah Li Keqiang, Hui Liangyu, [Zhang Dejiang] Central Military Commission Komisi Militer Pusat.

E.     Kongres Rakyat Nasional

Meskipun keanggotaan NPC adalah sebagian besar masih ditentukan oleh Partai Komunis Cina , sejak awal 1990-an telah pindah dari peran sebelumnya sebagai legislatif stempel simbolis namun tak berdaya, dan telah menjadi forum bagi perbedaan kebijakan mediasi antara berbagai bagian dari Partai dan pemerintah. Untuk NPC untuk mengalahkan proposal resmi menempatkan di hadapan mereka adalah jarang, tetapi bukan tidak ada acara, dan NPC telah cukup aktif dalam menjadi forum di mana undang-undang diperdebatkan sebelum dimasukkan ke voting.

F.     Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat Procuratorate

Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Republik Rakyat Cina. Hong Kong dan Makau, sebagai wilayah administrasi khusus, memiliki sistem peradilan sendiri terpisah berdasarkan tradisi common law Inggris dan Portugis sipil-hukum tradisi masing-masing, dan keluar dari yurisdiksi Mahkamah Rakyat Agung. Para hakim Mahkamah Rakyat Agung diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional.

Saat Presiden Mahkamah Agung Rakyat dan Prokurator Jenderal Agung Rakyat Procuratorate adalah Wang Shengjun dan Cao Jianming secara terpisah.

G.    Provinsi dan pemerintah daerah

Para gubernur dari Cina provinsi dan daerah otonom dan walikota yang dikendalikan pusat kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat di Beijing setelah menerima persetujuan nominal Kongres Rakyat Nasional (NPC). The Hong Kong dan Makau daerah administrasi khusus (SAR) memiliki beberapa otonomi daerah karena mereka memiliki pemerintahan yang terpisah, sistem hukum, dan hukum konstitusional dasar, tetapi mereka datang di bawah kendali Beijing dalam hal urusan luar negeri dan keamanan nasional , dan eksekutif kepala mereka dipilih sendiri oleh pemerintah pusat. Di bawah tingkat provinsi pada tahun 2004 ada 50 prefektur pedesaan, 283 kota tingkat prefektur, 374 tingkat kabupaten-kota, 852 kabupaten daerah tingkat bawah yurisdiksi kota terdekat, dan 1.636 kabupaten. Ada juga 662 kota-kota (termasuk yang dimasukkan ke dalam empat kotamadya terpusat dikontrol), 808 kabupaten kota, dan 43.258 kota-tingkat daerah. Kabupaten dibagi menjadi kota-kota dan desa-desa. Sementara sebagian besar pejabat yang ditunjuk menjalankan mereka, beberapa tingkat lebih rendah telah yurisdiksi pemilihan umum langsung. Organ pemerintahan sendiri daerah otonom etnis (daerah, prefektur, dan kabupaten)-rakyat kongres dan penduduk pemerintah-latihan kekuatan yang sama seperti provinsi-tingkat rekan-rekan tetapi dipandu tambahan oleh Undang-Undang tentang Otonomi Etnis Daerah dan memerlukan Komite NPC Standing persetujuan untuk memberlakukan aturan yang mereka “dalam pelaksanaan otonomi” dan “dalam terang karakteristik politik, ekonomi, dan budaya dari kelompok etnis atau kelompok etnis di daerah.”